Mnjlaskan tindakn presiden megawati dalam menegakan hukum

A.Awal Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Keberhasilan sidang istimewa (SI) MPR 23 juli 2001 yang dipercepat mampu menjatuhkan Gus Dur dan memilih pemerintahan baru dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Megawati resmi menjadi presiden kelima Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 2001 dibentuklah kabinet gotong royong. Anggota cabinet ini adalah kombinasi dari tokoh profesional dan politisi partai politik pendukung pemerintahan. Nama gotong royong juga dipilih Megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak poranda akibat beragam konflik komunal (ambon, poso, sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gus Dur oleh koalisi yang sebelumnya mendukungnya). Gotong royong adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali.

Melalui kabinet gotong royong , presiden Megawati soekarnoputri telah telah menunjukkan maneuver politik yang pawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu tumbuh dan berkembang pendapat paa berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik dan masyarakat kampus bahwa kabinet gotong royong yang dilantik pada hari jum'at 10 Agustus adalh cabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menterri dijabat oleh para professional yang mengusai bidang tugas masing – masing.
Akan tetapi seiring dengan berjalannya cabinet gotong royong dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari kabinet gotong royong tersebut dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi dinegara kita saat itu. Wacana publik tentang efektifitas tim ekonomi kabinet gotong royong ( KGR) dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisisyang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan sosial politik selama lima tahun terakhir ini didominasi oleh pandangan bahwa anggota kabinet gotong royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Persepsi ini secara sadar banyak digaungkan oleh kalangan akademisi dan politisi baik secara kolektif maupun secara perorangan yang pada gilirinnya diterima sebagai suatu realitas oleh masyarakat.