perbandingan antara sistem demokrasi liberal ala barat (1950-1959) dan demokrasi terpimpin zaman orde lama (1959-1966) tersebut yang pernah di terapkan di nega

Pembahasan:

Demokrasi Liberal berlangsung sejak kembalinya bentuk negara Indonesa menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden   5 Juli 1959, yang menandai dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi terpimpin ini berlangsung hingga lengsernya Presiden Soekarno pada Sidang Istimewa MPRS Jakarta tahun 1967.

Perbandingan antara Sistem Demokrasi Liberal ala Barat (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin zaman Orde Lama (1959-1966) tersebut yang pernah di terapkan di negara Indonesia adalah:

1.    Bentuk Pemerintahan: Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menganut sistem Parlementer, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menganut sistem Presidensial.

Dalam Sistem Parlementer di masa Demokrasi Liberal, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Presiden pada masa Demokrasi Liberal hanya menjadi kepala ngeara saja.

Perdana Menteri ini memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Bila perdana menteri kehilangan dukungan dan menerima mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet akan jatuh dan perdana menteri harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Sementara, dalam sistem Presidensial pada Demokrasi Terpimpin, kepala negara dan kepala pemerintahan sama-sama dijabat oleh Presiden. Presiden memilih dan menyusun kabinet, dan menteri di kabinet ini hanya bertanggung jawab pada presiden, bukan pada parlemen.

2.    Dasar Negara: Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menggunakan UUDS 1950, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menggunakan UUD 1945.

UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950) dijadikan sebagai dasar negara untuk masa Demokrasi Liberal, karena saat itu sedang disusun undang-undang dasar baru oleh Konstituante. Konstituante ini dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955.

Namun Konstituante gagal melaksanakan tugasnya, karena pertentangan antar kelomok politik di dalamnya. Hingga 4 tahun setelah terpilih, Konstituante masih belum menyusun undang-undang dasar yang baru.

Akhirnya, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 disahkan kembali sebagai dasar negara dalam Demokrasi Terpimpin.

3.    Kebebasan Politik: Pada masa Demokrasi Liberal, terdapat kebebasan dalam berpendapat dan berpolitik, namun pada Demokrasi Terpimpin, terjadi pengekangan.

Pada masa Demokrasi Liberal, partai politik dengan bebas mengutarakan pendapatnya dan bebas mengajukan kebijakannya. Ini ditandai dengan Pemilihan Umum tahun 1955 yang berlaku bebas, jujur dan adil. Namun dampak negative dari kebebasan ini adalah ketidakstabilan politik karena partai politik sering mengajukan mosi tidak percaya pada perdana menteri dan kabinet. Ini menyebabkan sering bergantinya perdana menteri dan kabinet pada masa Demokrasi Liberal.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin, terjadi pengekangan terhadap partai politik. Partai-partai Masyumi, PSI dan Murba dibubarkan karena dianggap melawan pemerintah. Banyak kritikus terhadap presiden Soekarno juga ditahan, seperti Buya Hamka yang ditahan tahun 1964-1966.

4.    Politik Luar Negeri: Pada masa Demokrasi Liberal  Demokrasi Terpimpin bersifat netral, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mulai dekat pada negara-negara Komunis

Kebijakan politik luar negeri pada masa Demokrasi Liberal mengikuti prinsip bebas aktif, ditandai dengan berlangsungnya KTT Asia Afrika pada tahun 1955. Namun, sejak masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mulai mengarahkan Indonesia menjadi dekat dengan negara-negara komunis. Ini ditandai dengan terbentuknya poros “Jakarta Hanoi Peking Pyongyang Moscow”, serta keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1965.

Kedekatan degan negara-negata Komunis ini juga ditandai dengan banyaknya persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berasal dari negara-negara komunis, seperti dari Uni Sovyet.

Kelas: XII

Mata Pelajaran: Sejarah   

Materi: Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal

Kata Kunci: Perbandingan antara Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal