Langkah langkah yang diambil oleh presiden B.J.Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi

Langkah-langkah yang diambil oleh presiden B. J. Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi diantaranya:

• Kebebasan Pers.
• Pemilu bebas dan demokratis.
• Otonomi daerah.
• Berakhirnya diskriminasi bangsa Tionghoa.
• Lahirnya komnas perempuan.
• Wewenang Bank Indonesia.

Penjelasan:

Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. B. J. Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun, yakni dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh presiden B. J. Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi diantaranya:

1. Kebebasan Pers: Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Pada masa pemerintahan Soeharto pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, apabila ada pers yang menentang kebijakan tersebut maka akan mendapatkan hukuman.

2. Pemilu bebas dan demokratis: Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu. Lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999 merupakan hasil dari undang-undang tersebut. Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tahun 1999 menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis setelah pelaksanaan pemilu 1955.

3. Otonomi daerah: Pada masa pemerintahan Habibie dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.

4. Berakhirnya diskriminasi bangsa Tionghoa: Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terjadi pada masa pemerintahan Soeharto yang memberlakukan program anti-komunis, sehingga berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dikeluarkan Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999 yang merupakan titik awal untuk mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

5. Lahirnya komnas perempuan: Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa menimbulkan tuntutan masyarakat agar kejadian ini tidak terulang. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang menjadi awal dibentuknya komisi nasional perempuan di Indonesia.

6. Wewenang Bank Indonesia: Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia pada tahun 1998 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Bank Indonesia (BI) harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat obyektif dan tidak terpengaruh oleh politik.

Pelajari lebih lanjut:

1. Lahirnya Reformasi: https://brainly.co.id/tugas/2130353

----------------------------------------------------------        

Detail jawaban  

Kelas: 9

Mapel: IPS

Bab: Bab 13 - Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

Kode: 9.10.13

#AyoBelajar