Jelaskan pelaksanaan sistem tanam paksa!!

Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila)

Ketentuan sistem tanam paksa yang telah dibuat dengan melibatkan para pemimpin Belanda, pemimpin pribumi, modal swasta barat, tanah rakyat dan tenaga kerja rakyat pada dasarnya tidak terlalu berat untuk dilaksanakan oleh pemilik tanah. Tetapi dengan pelaksanaan ketentuan tersebut banyak sekali yang menyimpang dan mengarah ke pengurasan kekayaan bangsa di bidang pertanian. Hal ini kemudian dianggap sebagai pemaksaan, karena berbeda dengan kesepakatan yang sebelumnya dibuat. Pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia yang menyimpang dari aturan yang telah dibuat, meliputi :
1. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman yang diwajibkan tetap dikenakan biaya pajaknya.
2. Apabila tanaman wajib mengalami gagal panen, maka yang bertanggung jawab adalah petani.
3. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak dikembalikan ke pemilik tanah.
4. Luas tanah yang digunakan sebagai tanaman wajib melebihi 1/5 luas tanah, bahkan ada yang mencapai 1/2 luas tanah.
5. Pada awalnya perjanjian tersebut dilakukan secara sukarela, tetapi kemudian menjadi pemaksaan.
6. Pemaksaan yang dilakukan melalui para kepala desa maupun bupati yang telah dikendalikan oleh Belanda.
7. Beberapa pekerja yang tidak memiliki tanah, mereka bekerja tanpa dibayar.
.
Pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia semula hanya sukarela kemudian menjadi pemaksaan, sehingga menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, tanam paksa kemudian berdampak sangat buruk bagi rakyat.